Dispersip Kabupaten Bengkalis-- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tuan Guru Haji Ahmad Kabupaten Bengkalis, Hendrik Dwi Yatmoko, S.Sos, MT bersama Fasilitator Daerah Kabupaten Bengkalis Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Heru Hardianto, S.Sos., mengikuti Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program TPBIS Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota penerima Program TPBIS Tahun 2026.
Mengusung tema "Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menguatkan Perpustakaan sebagai Ruang Tumbuh Masyarakat," pertemuan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan program dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, memperkuat peran perpustakaan desa dan kelurahan, serta mengembangkan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan perpustakaan sebagai ruang membaca, berpikir, berkreasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan dibuka dengan laporan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional RI, Dra. Nani Suryani, M.Si., yang memaparkan perkembangan pelaksanaan Program TPBIS serta arah pengembangannya di berbagai daerah. Selanjutnya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Tahun 2026.
Pada sesi materi utama, Gita Wirjawan, penulis dan tokoh publik, tampil sebagai pembicara kunci dengan materi bertajuk "Perpustakaan sebagai Ruang Tumbuh Manusia Indonesia", yang menekankan pentingnya perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya literasi di tengah masyarakat.
Selanjutnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, STP., MS., Ph.D., memaparkan materi mengenai arah kebijakan Program TPBIS dalam kerangka pembangunan literasi dan pembangunan manusia, yang menegaskan pentingnya sinergi antara program perpustakaan dengan agenda pembangunan nasional.
Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, yang mengulas sinergi program pembangunan desa dalam mendukung keberlanjutan TPBIS di desa dan kelurahan, sehingga perpustakaan dapat menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Sebagai sesi praktik baik (best practice), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Murni Baso, S.Pd., membagikan pengalaman mengenai dukungan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan Program TPBIS, mulai dari komitmen kebijakan, kolaborasi lintas sektor, hingga penguatan peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Seluruh rangkaian diskusi dipandu oleh Khoirul Mizan, Pelatih Ahli Program TPBIS Kabupaten Jepara, yang memoderatori dialog interaktif dan sesi penajaman peluang kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam mendukung keberlanjutan Program TPBIS.
Keikutsertaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dalam forum nasional ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus mendukung pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat dalam meningkatkan budaya baca, kecakapan literasi, serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bengkalis. (Tim Dispersip Kabupaten Bengkalis).